PRIORITAS, 13/8/25 (Jakarta): Kebijakan fiskal dan reformasi struktural yang dijalankan melalui delapan program prioritas bisa mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia yang tangguh.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono saat memaparkan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional. Ia berbicara dalam forum “Verdhana Connect: Indonesia Macro and Banks Day” bertema Recalibrating Indonesia: Politics, Policy & The Path Ahead, di Jakarta, Selasa (12/8/25), dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan.
Ia menegaskan pentingnya kebijakan fiskal yang prudent (bijaksana, red.) dan reformasi struktural berkelanjutan sebagai fondasi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Dalam keterangannya, Wamenkeu merinci delapan fokus prioritas itu yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan perdagangan dan investasi global.
Disebutkan, terkait ketahanan pangan dan energi, dia menjelaskan bahwa kedua fokus ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur pendukung dan hilirisasi.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal produktivitas di sektor pertanian, tetapi juga mencakup aspek lain seperti irigasi, pembangunan infrastruktur rantai pasok, dan seterusnya,” ujarnya.
Di samping itu, pemerintah juga menempatkan program MBG, pendidikan, kesehatan, dan penguatan koperasi desa serta UMKM sebagai satu kesatuan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Beberapa di antaranya merupakan program baru, sementara yang lain bersifat berkelanjutan dan dirancang untuk memperkuat rantai pasok di wilayah pedesaan.
Dijelaskan lebih lanjut, pemerintah juga memandang penting penguatan pertahanan semesta, yang tidak hanya berkaitan dengan belanja peralatan militer, tetapi juga mencakup aspek penegakan hukum, perbaikan sistem peradilan, dan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum.
Dikatakan, percepatan perdagangan, investasi, dan deregulasi terus menjadi fokus untuk memperkuat daya saing dan memperluas peluang ekonomi Indonesia di tingkat global.
Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang hati-hati, fokus pada delapan program prioritas, dan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi, pemerintah optimistis Indonesia dapat membangun ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing di tengah dinamika global. (P-*/ht)
