PRIROITAS, 5/8/25 (Jakarta): DPR RI menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih inisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari pemerintah.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyampaikan langsung sikap terbuka pemerintah terhadap langkah tersebut. Supratman menilai pemerintah belum berhasil menuntaskan pembahasan RUU itu hingga kini.
“Tapi kalau DPR yang ambil alih, maka bagus dong, berarti DPR sudah berkeinginan untuk menyelesaikan itu,” kata Supratman.
Ia meminta seluruh pihak menunggu hasil evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pemerintah sudah memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam daftar Prolegnas Tahun 2025–2029.
Jika DPR memutuskan untuk menginisiasi RUU tersebut dan memasukkannya ke dalam Prolegnas Prioritas 2026, Supratman menyatakan tidak akan menghalangi. Ia menyebut DPR akan mengesahkan Prolegnas Prioritas 2026 sebelum mengesahkan RUU APBN 2026.
“Kalau DPR yang mengambil inisiasinya, berarti entah nanti draf pemerintah yang kami kasih atau mereka lakukan drafting kembali. Tapi itu buat saya tidak penting,” ujarnya, seperti dikutip Beritaprioritas dari Antara, Selasa (5/8/25).
Pemerintah sudah menyelesaikan konsep awal RUU Perampasan Aset. Supratman menekankan bahwa DPR sekarang memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah lanjutan karena konsolidasi di parlemen masih berjalan.
Ia juga menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah menggelar pertemuan dengan para ketua umum partai politik guna membahas kelanjutan RUU ini.
Dari sisi legislatif, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menyatakan pihaknya bisa dengan mudah menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas tahunan. Ia menyebut DPR memiliki prosedur resmi untuk menaikkan status RUU dari jangka menengah ke tahunan.
“Itu dimasukkan dalam program legislasi lima tahunan, tapi itu bukan berarti istilahnya diabaikan,” ujar Nasir dalam diskusi daring, Kamis (12/6), yang dipantau dari Jakarta. (P-Khalied M)
