PRIORITAS, 2/8/25 (Jakarta): Ya, konsistensi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali teruji. Ia berjanji untuk konsisten mengalokasikan anggaran sektor kesehatan sebesar 5 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sejak 2016, #UangKita konsisten mengalokasikan anggaran lebih dari 5 persen, agar masyarakat bisa mendapatkan layanan dan akses kesehatan berkualitas,” ujar Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati, dikutip di Jakarta, Sabtu (2/8/25).
Diketahui, pada APBN 2025, Pemerintah menyiapkan anggaran sektor kesehatan sebesar Rp218,5 triliun.
Anggaran kesehatan digunakan untuk berbagai program, seperti Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok.
Pemerataan akses layanan dasar
Selanjutnya, kata Sri Mulyani lagi, anggaran juga digunakan untuk menjadi ujung tombak pemerataan akses layanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, hingga edukasi gizi bagi warga yang jauh dari fasilitas kesehatan tetap.
Disebutkan, kegiatannya mencakup Posyandu Balita, remaja, usia subur, dan lansia yang rutin dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas.
“Program baik ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2026 karena fasilitas layanan kesehatan adalah hak bagi setiap warga negara,” kata Sri Mulyani.
Hingga saat ini, pemerintah telah membelanjakan anggaran senilai Rp78,6 triliun atau 36 persen dari APBN untuk program kesehatan pada semester I-2025. Penyaluran melalui belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp52,1 triliun, sedangkan yang disalurkan melalui transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp26,5 triliun.
Penguatan layanan jantung, stroke, urologi
Disebutkan juga, belanja kesehatan salah satunya digunakan untuk revitalisasi rumah sakit senilai Rp1,9 triliun, yang difokuskan pada peningkatan kelas RS D/D Pratama menjadi RS Kelas C, yakni dengan prioritas penguatan sarana dan prasarana untuk layanan jantung, stroke, dan urologi.
Anggaran juga disalurkan untuk program bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp23,2 triliun, vaksin dan imunisasi Rp1,1 triliun, hingga program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Rp140,1 miliar. (P-*r/jr)
