PRIORITAS, 1/8/25 (Jakarta): Sinode Am Gereja Protestan di Indonesia (GPI) menyampaikan keprihatinan mendalam adanya intimidasi yang menghentikan proses pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Mojoroto, Kota Kediri.
Insiden ini dinilai intoleransi yang menyasar kelompok minoritas agama, padahal Kediri baru-baru ini diakui Setara Institute sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia.
“Peristiwa ini menambah panjang daftar insiden intoleransi, yang merusak sendi-sendi kerukunan antarumat beragama di Indonesia”, bunyi pernyataan pers Sinode Am GPI, yang diterima Beritaprioritas.com, hari Jumat (1/8/25).
Sinode AM GPI sangat menyayangkan tindakan pemerintah Kota Kediri yang mengabaikan hak konstitusional warga negara untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah.
Menurut Sinode AM GPI, penghentian pembangunan ini dilakukan meskipun pihak GKJW telah mengantongi dukungan 65 warga sekitar dan 200 jemaat, yang merupakan syarat esensial dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadah.
Perlu perhatian Presiden
Sinode AM GPI menilai, peristiwa di Mojoroto ini bukanlah kasus tunggal. Dalam beberapa waktu terakhir, gelombang intoleransi terhadap umat Kristen semakin mengkhawatirkan.
Kasus teror dan intimidasi dengan cara pembubaran retreat di Cidahu, berlanjut dengan pembubaran dan pengrusakan rumah doa di Padang baru-baru ini.
Sinode AM GPI mendesak pemerintah pusat untuk mengambil tindakan serius dan tegas dalam mengatasi gelombang intoleransi ini.
“Kami meminta Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, untuk memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini dan dua kasus sebelumnya dalam satu bulan belakangan”, kata pernyataan itu.
Sinode AM GPI juga mengajak seluruh jemaat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
Dihentikan Polsek
Sebuah media di Jawa Timur, KabarBaik.co menyebutkan alasan penghentian pembangunan GKJW, dikarenakan tidak memiliki ijin. Padahal pihak gereja melalui Pendeta Puput Yuniatmoko, mengaku telah mengantongi dukungan 65 warga sekitar dan 200-an warga jemaat.
Pihak gereja juga telah mengajukan izin ke Forum Komunikasi antar Umat Beragama (FKUB), namun prosesnya tidak mulus. Di sisi lain, ada beberapa aktor luar Rukun Tetangga (RT) yang menggalang dukungan warga, untuk menolak pembangunan gereja itu.
Mediasi telah beberapa kali dilakukan yang melibatkan Pemkot Kediri, FKUB, dan tokoh-tokoh agama setempat. Namun beberapa pihak menuntut agar tanda tangan yang telah dikumpulkan panitia pembangunan gereja dianggap tidak ada dan narus mulai lagi dari nol.
Pendeta Puput menyebut puncak dari upaya penghentian pembangunan gereja terjadi pada Minggu, 27 Juli 2025 bertempat di rumah Ketua RT 17.
Panitia pembangunan gereja dihakimi massal pihak pemerintahan dan warga yang disebut Pendeta Puput dimotori seseorang berinisial M.
Keesokan harinya, Senin, 28 Juli 2025 Polsek Mojoroto justru memanggil panitia pembangunan gereja dan memerintahkan agar pembangunan dihentikan total.
Atas perintah itu, panitia pembangunan gereja akhirnya menghentikan pembangunan untuk waktu yang belum ditentukan.
Prihatin masih ada intoleran
Jaringan Islam Antidiskriminasi Jawa Timur, Aan Anshori, sangat prihatin masih ada kelompok orang yang intoleran.
Anshori mengaku ia mendengar insiden penolakan itu saat dirinya sedang beribadah di tanah suci.
“Aku terus kepikiran hal ini selama perjalanan dari Jeddah ke Madinah. Kenapa persekusi terus menerus terjadi dan, kali ini, menghantam Kota Kediri yang terkenal toleran”, kata Anshori dalam media KBAnews.com.
Ia langsung mendesak Walikota Kediri untuk tidak tinggal diam, demikian juga FKUB dan juga Nahdlatul Ulama.
Bagi Anshori, Kediri adalah salah satu tanah toleransi paling gembur di Jawa Timur. “Kota ini tidak boleh dibiarkan kering, gersang dan berubah menakutkan bagi kelompok Kristen”, katanya.
Menurut Anshori, komunitas Kristen Jawa di wilayah Mojoroto telah lama ada sebelum kemerdekaan. Dulunya bernama Kelompok Rukun Warga (KRW) Abraham, sebelum akhirnya menjadi GKJW.
Kelompok ini terus bertumbuh di wilayah barat Sungai Brantas Kota Kediri. Sensus 2024 mencatat jumlahnya sekitar 175 kepala keluarga atau sekitar 375 jiwa.
Tahun 1995 mereka mendapat hibah tanah dari salah satu warganya. Terletak di Jalan Lintasan Gang IV No. 09, RT 17, RW 05 Kota Kediri. KRW Abraham mengklaim telah mendapat ijin dari walikota/bupati saat itu.
Sayangnya, lahan tersebut gagal dibangun karena penolakan warga. Untuk beribadah, jemaat kemudian menyewa lahan di tempat yang sama sejak 1997-2025. Tempatnya dinamakan tempat pembinaan warga (TPM) Mojoroto.
Sekitar Mei 2024, TPM Mojoroto membentuk panitia pembangunan gereja, termasuk mengurus izinnya.
Panitia kemudian mengajukan izin ke FKUB, tetapi tetap tidak mulus. Meski sudah memenuhi syarat, ada beberapa aktor luar yang menggalang dukungan warga untuk menolak pembangunan gereja itu.
Ujungnya berakhir dengan perintah penghentian pembangunan dari Kepolisian setempat. (*r/P-Jeffry W)
