PRIORITAS, 26/7/25 (Jakarta): Pemerintah membuka opsi impor susu dari Amerika Serikat (AS) setelah menyepakati kerja sama dagang senilai sekitar Rp73,4 triliun (US$4,5 miliar). Dalam kesepakatan itu, bea masuk produk pertanian AS ke Indonesia dipangkas menjadi 0 persen.
Kebijakan ini melengkapi daftar impor utama dari AS. Sebelumnya, pemerintah hanya fokus pada dua komoditas: gandum dan kedelai. Kini, susu ikut masuk dalam pertimbangan.
Pemerintah mengakui, pasokan susu dalam negeri masih jauh dari mencukupi. Produksi lokal baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional. Sementara itu, 80 persen sisanya masih bergantung pada impor dari negara seperti Selandia Baru dan Australia.
Situasi ini menjadi penghambat utama bagi pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin). Sebab, bahan baku susu sangat vital untuk produksi susu bubuk, keju, yogurt, hingga es krim.
“Susu juga bisa (ada peluang impor dari AS), kita lihat saja nanti,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (25/7/25).
Industri tekan pasokan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Agro menyebutkan, kebutuhan susu nasional sudah tembus lebih dari 4 juta ton per tahun. Namun, kapasitas dalam negeri belum mampu mengejar lonjakan permintaan dari sektor industri.
“Kalau susu kebutuhannya 4 koma sekian juta. Cuma dalam negeri, baru bisa suplai 20 persennya,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Agro Putu Juli Ardika.
Kondisi ini mendorong pemerintah mencari alternatif baru untuk sumber impor. AS dinilai dapat menjadi pilihan strategis yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menilai, Indonesia memiliki potensi besar di sektor mamin. Namun, menurut dia, potensi itu belum bisa dimaksimalkan karena masih kekurangan bahan baku utama.
“Untuk bahan baku seperti susu juga kita 80 persen masih ambil dari negara lain seperti New Zealand dan Australia,” ungkapnya dalam Pre-Event Specialty Indonesia 2025, Kamis (3/7/25).
Dikutip Beritaprioritas dari CNBCIndonesia.com, Sabtu (26/7/25), diharapkan perluasan kerja sama dagang ini dapat mendorong stabilitas pasokan dan menurunkan biaya logistik. Meskipun begitu, kualitas produk tetap menjadi faktor yang perlu diawasi dengan ketat agar pasokan lokal tidak terganggu. (P-Khalied Malvino)
