PRIORITAS, 8/7/25 (Jakarta): Vietnam sedang menjalani perubahan besar dalam struktur pemerintahan. Negara tersebut berusaha menghapus sekitar seratus ribu posisi pegawai negeri sebagai bagian dari upaya memangkas birokrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pada Senin (30/6/25) lalu, sebanyak 80 ribu jabatan dihapus seiring dengan penggabungan sejumlah provinsi dan kota. Pemerintah menyatakan, para pegawai yang terdampak akan diberhentikan atau diberikan opsi pensiun dini.
Reorganisasi besar yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi Vietnam, To Lam, mencerminkan kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah yang juga dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Argentina Javier Milei demi mencapai efisiensi.
Meskipun tujuan utamanya adalah efisiensi, kebijakan ini menimbulkan perasaan campur aduk di kalangan para pejabat yang terdampak, termasuk Nguyen Van Cuong, mantan pejabat Partai Komunis. Ia sebelumnya bertugas di provinsi Bac Giang, dekat Hanoi, namun kehilangan posisinya setelah wilayah tersebut dilebur dengan provinsi tetangga.
Kompensasi
Cuong mengungkapkan, dirinya sebenarnya berpeluang untuk tetap menjabat atau bahkan naik pangkat. Namun ia memutuskan untuk menerima kompensasi senilai US$75.000 (sekitar Rp1,2 miliar) sebagai pengganti enam tahun masa jabatan tersisa, setelah mengabdi selama tiga dekade di sektor pemerintahan.
“Sungguh sia-sia untuk kehilangan orang seperti saya. Namun saya tetap senang meski tidak memiliki pekerjaan,” ungkap Cuong, yang berusia 56 tahun, dikutip Straits Times, Minggu (6/7/25).
Mantan sekretaris distrik, Nguyen Thi Thu, juga membagikan perasaannya setelah kehilangan jabatan. Ia mengaku merasa gelisah dan tidak tenang berada di rumah usai meninggalkan pekerjaan pemerintah yang sebelumnya dianggap sebagai karier seumur hidup.
Perempuan berusia 50 tahun itu merasa tidak memiliki alternatif lain selain mundur, karena kantornya dipindahkan ke provinsi An Giang di wilayah delta Mekong, yang berjarak lebih dari 70 kilometer dari tempat tinggalnya.
“Saya mengundurkan diri, bukan karena saya ingin berhenti dari pekerjaan saya, lebih baik mengundurkan diri daripada menunggu perintah pemecatan,” tuturnya.
Vietnam, pusat manufaktur global, mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1% pada tahun 2024. Negara Komunis Asia Tenggara ini menargetkan pertumbuhan sebesar 8% pada tahun 2025 karena negara ini bersaing untuk mendapatkan status negara berpendapatan menengah pada tahun 2030.
Trump memutuskan tarif
Namun, negara ini menghadapi hambatan dari AS mitra dagang utamanya. Presiden AS Donald Trump mengancam tarif sebesar 46 persen sebelum memutuskan tarif sebesar 20 persen dalam kesepakatan yang diumumkan pada tanggal 2 Juli, tarif yang lima kali lipat lebih tinggi dari tarif sebelum ia menjabat untuk kedua kalinya.
Wakil menteri keuangan Vietnam mengatakan struktur administratif baru akan membawa “skala yang kuat untuk menghubungkan bisnis yang kuat dan infrastruktur ekonomi” dan menciptakan “pembangunan sosial-ekonomi yang lebih besar”.
Sekretaris Jenderal Partai Komunis, To Lam, mengatakan pada tanggal 30 Juni keputusan untuk membentuk kembali negara ini merupakan tonggak sejarah dengan makna strategis.
“Hal ini bertujuan untuk melanjutkan jalan kita menuju negara sosialis. Demi kebahagiaan rakyat,” ujarnya.
Kebingungan masa depan
Namun bagi Thu, jalan ke depannya kini tidak jelas. Ia mengaku bingung terkait apa yang mungkin bisa dilakukan untuk masa depan.
“Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya,” katanya.
Cuong, di sisi yang berbeda, mengatakan, ia tidak menyesali sedikit pun atas PHK sukarela yang dilakukannya. Ia merasa masih bisa berkontribusi bagi negara.
“Saya masih dapat memberikan kontribusi lebih banyak kepada sektor negara,” pungkasnya. (P-Zamir)
