PRIORITAS, 4/7/25 (Jakarta): Rasio utang Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara anggota G20. Demikian disampaikan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.
“Rasio utang Pemerintah Indonesia dibanding negara G20 termasuk yang terendah,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (4/7/25).
Hal tersebut menurut Sri Mulyani, menjadi indikator kuat stabilitas ekonomi nasional yang terjaga di tengah dinamika global.
Sesuai data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.
Ditopang koordinasi erat kebijakan fiskal dan moneter
Dikatakannya, stabilitas ekonomi saat ini ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Hal ini juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dengan tingkat inflasi yang terkendali.
Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), meskipun secara triwulanan mengalami kontraksi sebesar 0,98 persen (quarter-to-quarter/qtq). Capaian pertumbuhan ini diklaim termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20.
Sedangkan inflasi Indonesia juga tergolong rendah. Pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 1,87 persen (yoy).
“Inflasi kita juga termasuk yang terendah di antara ASEAN dan G20, dan cadangan devisa kita menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Maret yang lalu,” katanya.
Delapan bulan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani mengatakan kebijakan fiskal difokuskan pada efisiensi dan penguatan program prioritas.
“Kebijakan fiskal moneter terus dilakukan di dalam rangka mengikuti prioritas Presiden yang dalam hal ini, antara efisiensi yaitu mengurangi belanja kementerian/lembaga dan kemudian merealokasikan kepada program-program prioritas baru yang merupakan inisiatif Bapak Presiden,” jelasnya.
Sejumlah kebijakan yang telah diterapkan antara lain pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah, stimulus ekonomi untuk mendorong konsumsi masyarakat, serta pengelolaan transisi pemerintahan yang dinilai cepat dan stabil.
Bukan hanya kebijakan makro, Sri Mulyani juga menyoroti sejumlah program Presiden Prabowo yang berdampak langsung ke masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengamanan stok beras sebesar 4 juta ton, penghapusan utang macet UMKM, serta pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. (P-*r/Armin M)
