PRIORITAS, 19/6/25 (Yangon): Aung San Suu Kyi menjalani ulang tahun ke-80 pada Kamis (19/6/25), masih dalam tahanan militer Myanmar sejak kudeta 2021. Ia menjalani total 27 tahun hukuman penjara atas berbagai dakwaan dari pihak junta.
Sejak digulingkan dari kekuasaan, Suu Kyi menghadapi 19 tuduhan mulai dari pelanggaran aturan Covid-19 hingga korupsi. Pemerintah militer menetapkan vonis tersebut melalui sidang tertutup tanpa akses pengawasan independen.
Sampai hari ini, Suu Kyi masih ditahan di kompleks militer di ibu kota Naypyidaw. Wilayah tersebut juga menjadi pusat kendali operasi militer dalam konflik bersenjata dengan kelompok gerilyawan pro-demokrasi.
Sementara itu, pihak keluarga belum pernah melihat kondisi Suu Kyi secara langsung selama dua tahun terakhir. Mereka hanya menerima satu surat pada 2022 sebagai bukti komunikasi.
“Kami tidak tahu kondisi ibuku,” ujar Kim Aris, putra Suu Kyi yang kini tinggal di Inggris.
Kekhawatiran keluarga
Seperti diwartakan AFP, dia juga menambahkan, seluruh keluarga khawatir atas dugaan penyakit jantung, tulang, dan gusi yang tak tertangani.
Sebagai bentuk dukungan, Kim menggelar lari sejauh 80 kilometer selama delapan hari menjelang ulang tahun ibunya. Selain itu, ia juga mengumpulkan lebih dari 80.000 video ucapan dari masyarakat global.
Di sisi lain, laporan Amnesty International menyebut junta menggunakan dakwaan hukum sebagai alat politik. Dokumen pengadilan menyebut Suu Kyi dijatuhi hukuman 27 tahun atas vonis bertubi-tubi.
“Militer memakai hukum sebagai alat penindas politik,” ujar Maung Aung, pengamat hukum Myanmar, dalam laporan Amnesty International.
Ia menyebut pola dakwaan terhadap Suu Kyi merupakan bentuk kriminalisasi oposisi yang disengaja.
Militer kendalikan hukum
Dalam konteks yang lebih luas, militer terus memperkuat kontrolnya melalui sistem hukum internal pasca-kudeta. Kelompok HAM mencatat lebih dari 1.000 tahanan politik masih mendekam di berbagai pusat tahanan Myanmar.
Sebelumnya, Suu Kyi berhasil memenangkan pemilu nasional pada 2015 dan kembali menang pada 2020. Namun, konstitusi buatan militer melarangnya menjabat sebagai presiden, sehingga ia hanya memegang jabatan de facto.
Jika dibebaskan, Kim Aris memperkirakan ibunya tidak akan kembali ke garis depan politik Myanmar. Menurutnya, usia dan situasi politik yang kian kompleks akan membuat Suu Kyi memilih peran yang lebih simbolis.
Sementara itu, junta militer menyatakan pemilu baru akan digelar pada akhir 2025. Meski begitu, sebagian besar eks pendukung Suu Kyi dan kelompok oposisi bersenjata menyatakan akan memboikot agenda tersebut. (P-Khalied Malvino)
