PRIORITAS, 16/6/25 (Manado): Kinerja 100 hari Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus dan Wakilnya, Victor Mailangkay mendapat sorotan kritis para mahasiswa, yang antara lain mengingatkan, agar jangan cuma banyak kegiatan seremoni serta simbolik, sebagaimana dimuat Beritaprioritas, Minggu (15/7/25) kemarin.
Terkait itu, Senin (16/6/25) ini Kepala Dinas (Kadis) Kominfo Sulut, Evans Steven Liow, mencoba tampil untuk meluruskan sorotan kritis terhadap ‘atasannya’ yang datang
dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Manado tersebut.
Liow membeberkan dalam uraian yang cukup panjang, selang 100 hari kerja “YSK – VICTORY” (julukan Gubernur dan Wagub Sulut, Red), fokus mengamankan program stretegis nasional, menetapkan langkah prioritas dalam percepatan pembangunan dengan mengubah strategi pendekatan perencanaan agar tepat sasaran.
“Salah satu paling mendasar, ialah, mempercepat regulasi melalui Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan SK Gubernur yang pada saat ini dengan nyata jadi hambatan sehingga butuh payung hukum,” tuturnya.
Selain itu, menurutnya, “arah dan strategi pembangunan Sulawesi Utara condong berubah haluan, dimana sebelumnya cenderung pada kebijakan pusat, sementara pada lima tahun ke depan didorong sesuai potensi wilayah dan aspirasi rakyat Sulawesi Utara serta peluang lompatan pembangunan dengan membangun akses yang akan dijadikan akselarasi percepatan pembangunan.”
Dia lalu menunjuk salah satu contoh, yakni pembanguan Sekolah Rakyat yang terkoneksi dengan sekolah unggulan/kedinasan. Begitu juga Sekolah Negeri Dan dab sekolah yang dikelola swasta semuanya harus berkolaborasi, sekaligus sinergi dalam menjaga kwalitas pendidikan di Sulut,agar mampu memiliki daya saing.
Disebutnya lagi, adanya fasilitas pendidikan, pelatihan tenaga kerja maupun ketrampilan lainnya benar-benar harus disiapkan, agar pemerintah daerah bisa menyiapkan tenaga kerja yang baik dan unggul, serta tersebar di seluruh wilayah Sulut.
“Artinya, pembangunan sumber daya manusia (SDM) benar-benar fokus dan tepat sasaran. Sehingga, ekosisten pendidikan/pembangunan SDM dan ekosistem tenaga kerja berjalan dengan penuh keseimbangan untuk melahirkan SDM yang berkwalitas dan berdaya saing,” urainya.
Sektor pelayanan publik
Masih dengan uraian yang panjang dan lebar, Steven Liow lalu mengangkat soal pelayanan publik.
“Seluruh SKPD Pemprov Sulut dan seluruh layanan yang ada di kabupaten/kota, kecamatan sampai desa/kelurahan harus terinterkoneksi dan terintegrasi yang didukung managemen ‘bandwit’ maupun aplikasi layanan publik yang berbasis digital”, paparnya.
Karena itu, lanjutnya, ke depan pelayanan berbasis digital telah disiapkan. “Ini sebagai layanan utama yang berbasis SPBE. Maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut sudah siap mewujudkan “SMART Province of North Sulawesi”, katanya lagi.
Terkait itu, ‘comand centre’ dan ‘media centre’ terintegrasi baik untuk pendidikan, kesehatan dan ‘full’ layanan publik berbasis digital.
Pembangunan infrastruktur dan suprastruktur
Selanjutnya, dalam pembanguna infrastruktur dan suprastrukur, ujar Liow, tersebar secara merata di kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Utara.
“Baik pembanguan jalan, rumah sakit, sekolah, juga mendukung ‘hub port’ Bitung, kawasan pariwisata, kawasan perdagangan, kawasan industri, terutama pembangunan kawasan pertanian dan perkebunanan, serta perikanan, dimana hal ini benar-bebar akan memberi dampak untuk suatu lompatan besar bagi percepatan pembangunan di Sulawesi Utara,” demikian penjelasan Steven Liow terkait kinerja 100 hari kerja YSK-VICTORY.
Belum menjawab masalah struktural rakyat
Sebelumnya, seperti diberitakan kemarin, DPC GMNI Manado menilai, sampai saat ini kedua pimpinan tertinggi di Sulawesi Utara (Sulut) belum menjawab masalah struktural rakyat di “Bumi Nyiur Melambai”.
Sebagaimana dikemukakan Ketua DPC GMNI Kota Manado, Hizkia Rantung, ada empat poin penting yang harus dibenahi oleh Gubernur dan Wagub Sulut. “Empat poin catatan kritis GMNI Manado. Pertama, pemerintah harus segera menyusun dan mempublikasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)”, ujarnya.
Geser kegiatan seremonial dan simbolis
Kedua, lanjutnya, kegiatan-kegiatan seremoni maupun simbolis dihilangkan dan digeser ke aktivitas kerakyatan, agar langsung menyentuh ke masyarakat seperti di sektor Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan lain lain.
Selajutnya ketiga, buka ruang partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik.
“Lalu, yang terakhir dan perlu dievaluasi terkait tata kelola informasi publik Pemprov Sulut”, ungkap Hizkia Rantung.
Mengapa demikian? Tata kelola informasi publik Pemprov Sulut harus dievaluasi karena untuk menjawab aspirasi rakyat, tidak langsung ditanggapi Gubernur atau Wakil Gubernur tetapi justru hanya ditanggapi Kadis Kominfo.
“Yang diharapkan publik, Gubernur atau Wakil Gubernur yang seharusnya menjawab aspirasi mereka bukan diwakilkan kepada Kadis Kominfo”, ujarnya dalam nada kecewa.
Bukan milik simbol dan seremoni
Ditegaskannya lagi, Sulawesi Utara bukan milik simbol dan seremoni, tetapi rakyat Pekerja, Petani, Nelayan, Buruh, Mahasiswa dan seluruh Anak Bangsa yang menanti hadirnya Keadilan Sosial secara nyata.
“Sebagaimana Bung Karno pernah mengatakan, “Bangunlah satu dunia dimana semua bangsa hidup dalam Damai dan Persaudaraan, bangunlah pula satu Pemerintahan yang berakar pada rakyatnya”, demikian Hizkia Rantung. (P-*r/fr/se)
