PRIORITAS, 21/5/25 (Mataram): Imbas dari rencana restrukturisasi perangkat daerah atau penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD), sebanyak 227 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal kehilangan jabatan.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Tri Budi Prayitno akan ada pejabat yang terpangkas posisinya akibat dampak dari restrukturisasi perangkat daerah atau perampingan/penggabungan sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
“Ada tujuh pejabat eselon dua, 76 pejabat eselon tiga, dan 144 pejabat eselon IV. Itu yang terpangkas, tapi untuk eselon dua relatif aman,” katanya di Mataram, Rabu 21/5/25).
Dijelaskannya, akibat dari restrukturisasi perangkat daerah atau penggabungan sejumlah OPD tersebut, mau tidak mau berimbas pada pemangkasan jabatan para Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat.
Sembilan biro dipangkas
Dicontohkan, di Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi NTB, dari sembilan biro dipangkas dua, sehingga menjadi tujuh biro. Kemudian, di dinas-dinas dari 24 dinas kini diusulkan menjadi 19 dinas.
“Untuk jabatan asisten tetap tiga, biro dari Sembilan  dipangkas jadi tujuh biro, badan-badan tetap tujuh, selanjutnya dinas-dinas dari 24 jadi 19 dinas, karena ada yang merger, misalnya Dinas Perkim digabung ke dalam Dinas PUPR,” jelas Tri Budi Prayitno.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk pengisian posisi jabatan tersebut setelah OPD digabung, akan dibahas lebih lanjut, mengingat, dari jumlah pejabat eselon II sebanyak 40 orang, ada 11 posisi jabatan yang masih kosong.
Pada tahun ini kata Yiyit, ada empat pejabat yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), seperti Kepala Biro Kesra Sahnan, Kepala Dinas Pendidikan Abdul Aziz, Kepala Bakesbangpoldagri, Ruslan Abdul Gani dan Kepala Bappeda NTB Iswandi. Bahkan, kekosongan jabatan juga di eselon III sebanyak 30-an orang dan pensiun sebanyak 12 orang.
“Tapi, yang tidak terisi, diberi ruang untuk jabatan fungsional sebagai tempat mereka hijrah,” ujarnya. (P-*r/Armin M)
