PRIORITAS, 13/5/25 (Jakarta): Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya telah melaporkan kasus dugaan dan fitnah tentang ijazah palsu atas dirinya. Namun, ada yang menarik sebelum langkah tersebut, yakni pihak UGM dengan tegas menolak memperlihatkan ijazah dan skripsi asli Jokowi kepada segelintir orang yang datang ke kampus tersebut, beberapa waktu lalu. Demikin informasi yang diterima Beritaprioritas.com, Selasa (13/5/25) ini.
Menanggapi sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, ternyata didukung mantan Menko Polhukam sekaligus alumni UGM, Mahfud MD. Kepada awak media, ia mengomentari soal adanya desakan sekelompok orang agar UGM memperlihatkan ijazah dan skripsi Jokowi.
Namun, meski didemo sekolompok orang itu yang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, UGM tetap tegas menolak permintaan mereka.\
Tindakan itu sudah tepat
Mahfud pun menyatakan, tindakan UGM itu sudah tepat. Karena jika UGM menuruti tuntutan pendemo tersebut, akan banyak orang atau pihak-pihak yang ikut datang ke UGM untuk minta diperlihatkan ijazah atau skripsi Jokowi.
“Lembaga hukum perdata privat, kelompok orang datang ke UGM memaksa, (lalu) … ‘saya minta lihat ijazahnya Pak Jokowi …(ya).. ‘enggak bisa.”
“Kalau begitu setiap orang bisa datang ke sana, minta melihat ijazahnya,” kata Mahfud dalam tayangan video yang diunggah di kanal YouTube resmi Mahfud MD, Sabtu dua pekan lalu.
Selanjutnya Mahfud menegaskan, UGM bisa terlibat dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini, tapi jika dipanggil di pengadilan.
Tetapi ketika hanya sekelompok orang atau pihak tertentu saja yang menuntut untuk diperlihatkan ijazah Jokowi, UGM berhak menolak.
“UGM boleh hadir dipanggil di pengadilan, (tapi) kalau cuma didatangi orang, ‘saya minta ijazahnya saya minta skripsinya’ untuk apa,” tegasnya.
“Kalau saya enggak boleh. Sudah benar itu UGM,” tandas Mahfud.
UGM tegaskan Jokowi lulusan tahun 1985
Sebagaimana diketahui, Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran, Prof Dr Wening Udasmoro menegaskan, benar Jokowi merupakan alumni UGM yang lulus dari Fakultas Kehutanan pada 5 November 1985.
Wening mengungkapkan hal itu setelah kedatangan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) ke Fakultas Kehutanan UGM, Selasa (15/4/25) lalu.
Disebutkan, pihaknya juga telah menemui perwakilan dari TPUA di ruangan di Fakultas Kehutanan. Pertemuan dengan jajaran rektorat UGM diwakili oleh tiga orang dari TPUA, yakni Tifauzia Tyassuma, Roy Suryo dan Rismon Hasiholan. (P-*r/me)
