PRIORITAS, 8/5/25 (Semarang): Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi meyakini, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa dalam waktu yang tidak lama. Untuk itu Menkop meminta agar masyarakat menghentikan rasa ketakutan, kecurigaan dan keragu-raguan.
Hal itu disampaikan Menkop dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se Jawa Tengah di Semarang, Selasa (6/5/25), seperti disiarkan Humas Kemenkop dan dikutip Beritaprioritas.com pada Kamis (8/5/25) pagi.
Selain Menkop, hadir dalam acara tersebut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Hendiawan Ashaf, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, serta tuan rumah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
“Musuhnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu tiga. Satu ketakutan, dua kecurigaan, tiga keragu-raguan. Padahal negara ini dibangun karena optimisme bukan keragu-raguan,” ujar Menkop Budi Arie Setiadi dalam peluncuran dan dialog yang diikuti ribuan Kepala Desa se Jawa Tengah itu. Dalam catatan, jumlah desa di Jawa Tengah saat ini adalah 8.603 desa yang dikatakan siap membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Menkop meminta masyarakat untuk menghilangkan stereotip negatif, khususnya keraguan, kecurigaan dan ketakutan terhadap program ini karena secara khusus Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga telah menyatakan komitmennya sejak awal.
“Negara ini dibangun karena optimisme bukan keraguan-keraguan, karena kita semua petarung, negara ini di bangun para pera petarung dan Jawa Tengah terkenal sebagai Provinsi petarung,” ucap Menkop bersemangat.
Dilaksanakan secara profesional
Menteri Koperasi juga menyatakan, pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Karena itu, banyak Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang langsung dilibatkan untuk memastikan program 80.000 unit Koperasi Merah Putih ini dapat direalisasikan.
Menkop Budi Arie menegaskan, sinergi dengan berbagai pihak tersebut dilakukan demi menjawab keragu-raguan masyarakat terkait keberhasilan dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bagi upaya pemerataan ekonomi di masyarakat.
Budi Arie menjamin bahwa operasional dari program Koperasi Merah Putih akan dilaksanakan secara profesional dan memastikan kredibilitas terjaga dengan baik. Oleh sebab itu struktur pengurus dari Koperasi Desa/Kelurahan ditunjuk secara terbuka melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Selanjutnya dalam hal pengawasan akan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa.
“Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini harus dilaksanakan, dikelola dengan transparan, profesional dan akuntabel. Kita ingin membentuk kelembagaan ekonomi khususnya di desa yang sangat kuat, tangguh dan berkelanjutan,” sambung Menkop Budi Arie.
Menkop Budi Arie juga menyatakan, Kemenkop telah meminta kesediaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pos Indonesia (Persero) untuk turut mengawal serta mendampingi kegiatan usaha dari Kopdes/Kelurahan Merah Putih. “Semakin banyak pihak yang terlibat, akan semakin besar peluang keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” tutur menteri.
Disebutkan, hal yang pasti pemerintah Kabinet Merah Putih tidak akan lepas tangan. “Kita akan kawal bersama program ini sampai sukses dan kita berharap tidak ada masalah di desa karena Kopdes ini menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat, menghilangkan kemiskinan di desa-desa,” ucap Menkop Budi Arie.
Perintah langsung Presiden
Di tempat yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan, program pembentukan Kopdes/Kelurahan merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Program ini dimaksudkan untuk meletakkan fondasi penting bagi kemandirian dan kedaulatan ekonomi di desa yang dikelola melalui gerakan koperasi,” katanya.
“Kita perlu membangun ekosistem ekonomi desa yang tangguh sehingga inilah yang harus mendapat perhatian khusus, maka dibentuklah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” tambahnya.
Menko Zulkifli berharap program Kopdes/Kelurahan Merah Putih ini dapat berhasil sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu, ujarnya, seluruh Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan pembentukan ekosistem Kopdes/Kelurahan Merah Putih akan mengoptimalkan perannya masing-masing demi kesuksesan program tersebut.
“Kita ingin ini (Kopdes/Kelurahan Merah Putih) transparan. Kita ingin Koperasi Desa/Kelurahan ini sukses dan berhasil sehingga desa bisa tumbuh ekonominya,” kata Menkp Zulkifli.
Sudah terbentuk di 1.066 desa
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa rakyat di Jawa Tengah siap menyukseskan program unggulan tersebut. Saat ini, katanya, sudah terbentuk secara kelembagaan Kopdes/Kelurahan Merah Putih di 1.066 desa/kelurahan di Jawa Tengah yang diawali dari Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Menurut gubernur, dengan manajemen dan pengelolaan potensi desa secara baik dan profesional, akan menjadikan desa-desa di Jawa Tengah lebih maju dan sejahtera. “Misi tersebut hanya dapat digerakkan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Gubernur Ahmad Luthfi.
“Kami di Jawa Tengah semuanya siap melaksanakan program Koperasi Desa/Keluarahan Merah Putih karena Jawa Tengah merupakan lumbung pangan nasional sebagaimana perintah Bapak Presiden bahwa negara yang kuat adalah negara yang berdaulat,” ujar Ahmad Luthfi. (P-*/ht)
