PRIORITAS, 20/3/25 (Manila):Pemerintah Filipina merasa senang dan bersyukur karena mayoritas warga setuju mantan Presiden Rodrigo Duterte, harus bertanggungjawab atas puluhan ribu pembunuhan di luar hukum, yang terjadi selama perang berdarah melawan narkoba ketika ia berkuasa.
Dalam hasil jajak pendapat sebanyak 51% warga Filipina menyatakan setuju Rodrigo Duterte harus bertanggungjawab atas para korban perang narkoba yang tewas terbunuh.
“Kami senang mayoritas masyarakat setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah,”kata Wakil Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan Claire Castro mengatakan kepada TeleRadyo Serbisyo, seperti dikutip Beritaprioritas.com dari ABS-CBN, hari Kamis (20/3/25).
Survei Social Weather Stations yang dilakukan pada tanggal 15 hingga 19 Februari 2025 menunjukkan 51 persen warga Filipina meyakini Duterte harus bertanggungjawab atas orang-orang yang terbunuh dalam operasi anti narkoba di bawah pemerintahannya.
Survei ini meminta pendapat lebih dari 1800 responden di seluruh negeri. Hanya 25 persen warga mengatakan mereka tidak setuju Duterte harus bertanggungjawab.
Sementara 14 persen warga menyatakan belum menentukan pilihan. Sedangakn 10 persen menyatakan tidak memiliki pengetahuan untuk memberikan pendapat.
Pendukung Duterte setuju
Dalam survei yang ditugaskan Stratbase Group ini, daerah Visayas yang dianggap sebagai basis pendukung Rodrigo Duterte, justru memiliki tingkat persetujuan tertinggi sebesar 62 persen.
Mayoritas warga di daerah tersebut setuju mantan pemimpin Filipina itu harus bertanggungjawab atas ribuan pembunuhan.
Di Mindanao, yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan Duterte, sebanyak 47% responden juga setuju untuk meminta pertanggungjawabannya.
Dalam wawancara tersebut, Wakil Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan mengatakan istana Malacanang bertujuan untuk mengatasi “berita palsu” seputar penangkapan Duterte, menyusul dikeluarkannya surat perintah Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).
Bahkan Mahkamah Agung mengambil tindakan menyusul laporan palsu, yang menyebut Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan perintah penahanan sementara, terhadap Duterte yang sudah dibawa ke penjara ICC di Den Haag Belanda.
Duterte, ditangkap pada 11 Maret 2025 lalu di Manila sesaat baru tiba dari Hong Kong. Kini ia menghadapi tuduhan pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di ICC, atas perintah perang berdarah melawan narkoba selama pemerintahannya.
Pada 1 Juli 2016, sehari setelah Duterte menjabat, Kepolisian Nasional Filipina meluncurkan Project Double Barrel, sebuah kampanye antinarkoba yang digencarkan secara agresif.
Beberapa hari sejak proyek tersebut digelar, puluhan orang terutama di wilayah miskin mulai ditemukan tewas di jalan-jalan.
Menurut catatan kelompok pembela hak asasi manusia, operasi atas perintah Presiden Duterte tersebut menewaskan 12.000 hingga 30.000 orang, dengan puncak kematian terjadi selama 2016 dan 2017.(P-Jeffry W)
