PRIORITAS, 23/2/25 (Jakarta): Mahasiswa memiliki peran strategis dalam dinamika politik nasional, terutama dalam memperbaiki sistem politik di Indonesia. Sebagai agen perubahan (agent of change), mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai motor penggerak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, adil, dan demokratis.
Melalui gerakan intelektual, diskusi kritis, serta aksi sosial dan politik, mahasiswa dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kebangsaan. Selain itu, mereka juga dapat terlibat dalam advokasi kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Mahasiswa diyakini dapat memperkuat partisipasi politik generasi muda serta melawan berbagai bentuk penyimpangan politik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendidikan politik yang baik di kalangan mahasiswa juga akan melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan bangsa.
Untuk itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat berbicara dalam forum Intermediate Training (LK II) Tingkat Nasional HMI di Cilegon, Banten, mendorong generasi muda Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk memahami dinamika politik nasional serta berperan aktif dalam memperbaiki sistem politik di Indonesia.
“Tidak ada demokrasi tanpa partai politik, kalau kita ingin memperbaiki sistem maka kita harus masuk ke dalamnya. Ketika telah mencapai kekuasaan, tetaplah idealis,” kata Bagja dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (23/2/25).
Dia juga menjelaskan sejarah kepemiluan di Indonesia, mulai dari pemilu pertama tahun 1955 hingga transisi besar pasca reformasi 1998. Hal ini membawa perubahan mendasar dalam sistem politik dan kepemiluan, yang telah memberikan ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.
Diskusi semakin menarik ketika peserta antusias mengajukan pertanyaan, termasuk soal pengaruh platform digital seperti TikTok dalam politik.
Menanggapi hal tersebut, Bagja menilai, media sosial telah mengubah pola kampanye dan komunikasi politik secara signifikan. “Platform digital memberikan ruang bagi politisi untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Namun di sisi lain, tantangan utama yang muncul adalah penyebaran hoaks dan disinformasi yang bisa mempengaruhi opini publik,” ujarnya dikutip Antara.
Di akhir sesi, dia berharap forum ini bisa memperkuat pemahaman mahasiswa tentang tantangan demokrasi pasca-pemilu serentak. Ia juga mengajak kader HMI untuk turut serta dalam pengawasan pemilu guna menjaga integritas demokrasi Indonesia. (P-bwl)
