PRIORITAS, 14/2/25 (Wonosobo): Desa Sikunang, yang terletak di ketinggian 2.088 meter di atas permukaan laut (MDPL) di kawasan Dieng Plateau, tampak lebih ramai dari biasanya karena kunjungan dari Sekretariat Wakil Presiden pada hari Jumat (14/2/25).
Kunjungan ini bertujuan untuk memantau percepatan penurunan stunting di Kabupaten Wonosobo. Dalam kesempatan tersebut, tim program Desa Sehat banyak berdiskusi dan memberikan rekomendasi kebijakan peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) kepada tim Sekretariat Wakil Presiden yang hadir.
Desa Sikunang menjadi lokasi kunjungan Sekretariat Wakil Presiden karena program Desa Sehat dianggap sebagai percontohan yang berhasil. Direktur Eksekutif KITA Institute, Eka Munfarida Irfiani, berharap agar program ini dapat direplikasi di daerah lain. Salah satu kegiatan unggulan dari program Desa Sehat, yaitu kelas ibu hamil yang melibatkan suami, telah direplikasi oleh Dinas Kesehatan di lima Puskesmas di Wonosobo.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. Dadan Wildan, M. Hum, menjelaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk lebih memahami isu stunting. Sekretariat Wakil Presiden telah mengunjungi berbagai wilayah, termasuk Sanggau, Banyumas, dan Wonosobo, untuk melihat langsung implementasi program penurunan stunting di lapangan.
Dari kunjungan-kunjungan ini kami ingin melihat bagaimana realita di lapangan, dan kami ingin merumuskan kebijakan yang lebih baik dan merumuskan stranas penurunan stunting, dan targetnya di 2045 tidak ada lagi stunting atau minimal di bawah 10 persen,” ujar Dadan.
Melibatkan Ormas
Setelah berdiskusi dan melihat ragam kegiatan di Desa Sikunang, seperti kelas ibu hamil dan kebun gizi, Dadan cukup terkesan. Banyak Inovasi yang sudah dijalankan oleh pemerintah desa, dengan melibatkan pihak ketiga yaitu Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
“Kelas Ibu hamil yang melibatkan para suaminya, ini merupakan terobosan baru. Ini penting agar adanya support system mendukung saat ibu hamil, melahirkan hingga 1000 hari pertama kehidupan. Adanya kebun gizi juga ini sangat bagus, dua program ini saya kira ini bisa diterapkan di berbagai daerah di Indonesia,” tambah Dadan.
Walaupun terdapat sejumlah pencapaian dalam peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, baik yang dilakukan oleh Program Desa Sehat atau pemerintah daerah, namun YAPPIKA-ActionAid mencatat masih ada sejumlah masalah yang perlu dihadapi di tahun 2025.
Kebijakan efisiensi
Hardiyanto, Koordinator Program Desa Sehat, YAPPIKA-ActionAid, mencontohkan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang menyebabkan pemotongan anggaran di berbagai aspek, termauk di Bidang Kesehatan. Walaupun ada efisiensi anggaran, pemerintah tidak boleh mengorbankan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama layanan kesehatan tingkat pertama dan program jaminan kesehatan. Alokasi anggaran untuk layanan esensial seperti pemeriksaan kehamilan, imunisasi, dan posyandu harus tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.
Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah: memperluas jaminan kesehatan ibu hamil dari keluarga miskin, Intervensi Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Komunitas dengan Pemerintah Desa sebagai Leading Sector, serta peningkatan Promosi Kesehatan KIA yang Komprehensif di Tingkat Puskesmas dan Desa.
Di akhir, Dadan menerima dengan baik rekomendasi kebijakan yang diberikan. Ia mengapresiasi partisipasi masyarakat sipil dalam isu kesehatan ini. Dadan juga menyampaikan, kedepannya ingin mengundang KITA Institute dan YAPPIKA-ActionAid untuk berdiskusi lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
Profil Program DESA SEHAT
Program Desa Sehat adalah inisiatif yang diluncurkan oleh YAPPIKA-ActionAid pada tahun 2018 untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan publik di sektor kesehatan, khususnya kesehatan ibu, anak, dan remaja. YAPPIKA-ActionAid, yang telah beroperasi sejak 1991, berfokus pada penguatan masyarakat sipil dan promosi hak asasi manusia di Indonesia.
Program ini bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak di desa/kelurahan melalui intervensi komprehensif. Fokusnya mencakup peningkatan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, pemenuhan nutrisi untuk ibu dan balita, penguatan kebijakan daerah, serta edukasi kesehatan reproduksi remaja dan pencegahan perkawinan anak.
Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini menerapkan strategi seperti penguatan kapasitas puskesmas dan kader posyandu, pemberdayaan komunitas dalam advokasi kesehatan, serta mendorong peran aktif pemerintah daerah. Selain itu, peran kader di komunitas diperkuat guna memastikan keberlanjutan program setelah selesai.
Program Desa Sehat dijalankan di 32 desa di empat kabupaten—Jember, Malang, Wonosobo, dan Garut—melibatkan lebih dari 500 kader Posyandu dan memberi manfaat bagi sekitar 4.000 ibu hamil serta keluarganya. YAPPIKA-ActionAid berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan mendorong keberlanjutan layanan berbasis komunitas.
Di Wonosobo, program diimplementasikan oleh KITA Institute di empat desa dan telah mencatat kemajuan signifikan. Pemeriksaan rutin ibu hamil meningkat hingga 90 persen, dan 28 dari 40 kader Posyandu yang didampingi lolos uji kompetensi. Edukasi kesehatan menjangkau 93 ibu hamil dan 821 ibu/keluarga balita, dengan kelas ibu hamil menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 37 persen. Skrining kesehatan remaja mendapati 55 persen dari 192 peserta mengalami kekurangan energi kronis (KEK).
Dalam advokasi kebijakan, program telah mendorong alokasi anggaran tambahan untuk kesehatan ibu dan anak (KIA) di empat desa. Selain itu, Dinas Kesehatan mendukung replikasi kelas ibu hamil dengan pasangan ke desa-desa lain di Wonosobo. (P-*r/Zamir)
