PRIORITAS, 11/2/25 (Jakarta): Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengancam akan membakar sekolah-sekolah di Papua yang menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah. Mereka menuduh, makanan yang disalurkan melalui program tersebut mengandung bahan berbahaya yang dapat meracuni generasi muda Papua.
Menanggapi ancaman ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan, OPM akan berhadapan dengan aparat TNI dan Polri jika mereka melanjutkan ancaman tersebut. Hasan menekankan, program MBG merupakab inisiatif nasional yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.
Pembangkangan terhadap Republik Indonesia
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan, ancaman OPM terhadap sekolah penerima MBG merupakan bentuk pembangkangan terhadap Republik Indonesia dan tidak dapat ditolerir. Ia menegaskan, pihak berwenang akan mengambil tindakan tegas terhadap ancaman tersebut.
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, juga menambahkan, program MBG di Papua akan melibatkan personel TNI Angkatan Darat untuk memastikan pelaksanaannya berjalan lancar, mengingat situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif di wilayah tersebut.
Disebut Menhan, tidak mempedulikan isu politik yang coba dihembuskan terhadap pelaksanaan MBG di Papua, sebab program tersebut merupakan tugas kemanusiaan.
Sementara merespons situasi yang belum kondusif di Papua, Sjafrie mengatakan, pihaknya menerjunkan personel TNI Angkatan Darat (AD) dalam pelaksanaan program MBG pada unit-unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Karena kan situasi ini belum bagus, belum kondusif. Jadi kami perlu supaya dapur-dapur ini dikerjakan oleh satuan tugas teritorialnya TNI Angkatan Darat,” ucapnya.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan program MBG di seluruh Indonesia, termasuk Papua, meskipun ada ancaman dari OPM. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia dan akan terus dievaluasi serta disempurnakan berdasarkan masukan dari masyarakat.
Terus mengevaluasi program MBG
Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi program MBG dan terus mendengarkan masukan dari masyarakat, termasuk salah satunya kasus yang terjadi di Papua.
“Program ini nanti kan masih terus akan dievaluasi, dan juga akan terus disempurnakan, sehingga berbagai kasus yang terjadi di lapangan tentu akan menjadi masukan untuk penyempurnaan program MBG ini pada masa yang akan datang,” paparnya.
Untuk itu, Istana memastikan pelaksanaan MBG di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua tetap berjalan, meskipun sekolah penerima manfaat mendapatkan ancaman dari OPM.
“MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua. Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri,” kata Hasan dalam pesan tertulis di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (11/2/25).
Pernyataan Hasan itu merespons terhadap aksi penolakan MBG oleh aliansi sejumlah pelajar di wilayah Papua, dan kaitannya dengan ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) di dalamnya. (P/bwl)
