PRIORITAS, 27/6/2024 (Palu): Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Dedi Yudha Lesmana ST, MT menyebut pemerintah daerah harus tegas dalam hal untuk atasi banjir bandang yang terjadi saat ini disejumlah Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dikarenakan itensitas curah hujan yang tinggi rata-rata sekitar 300 – 500 mm akibat kondisi tutupan lahan didaerah puncak atau gunung berkurang berakibat terjadi erosi yang berdampak bagi permukiman warga termasuk infrastruktur.
“Kondisi tutupan lahan di hulu khususnya di daerah puncak atau gunung yang saat ini sudah banyak berkurang akibat pembukaan lahan secara masif baik itu akibat ilegal loging ataupun untuk areal perkebunan, hal ini mengurangi infiltrasi atau penyerapan air ke dalam tanah, sehingga hujan yang jatuh langsung mengalir tanpa ada yang menahan baik itu melalui tumbuhan pohon dan air yang masuk ke dalam tanah” kata Dedi Yudha Lesmana ST, MT kepada Prioritas Kamis (27/6/2024)
Oleh karena itu kata Dedi maka terjadilah banjir bandang dengan membawa debris pasir, lumpur dan kayu-kayu yang ada di atas gunung, ditambah lagi kondisi sungai yang mulai terjadi pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi, sehingga mengakibatkan luapan air pada sungai dikarenakan berkurangnya luas kapasitas tampungan sungai dan berdampak terhadap jebolnya tanggul-tanggul sungai sehingga air meluap mengalir berdampak ke permukiman dan sawah serta infrastruktur jalan.
“Permasalahan ini juga menjadi perhatian dari BWS Sulawesi III palu dimana dibeberapa lokasi banjir seperti di Kabupaten Parigi, Sigi dan Donggala. BWSS III saat ini telah mengirimkan alat-alat berat untuk membantu memperbaiki tanggul yang jebol dan meielakukan pengerukan pada sungai yang sedimentasinya tinggi serta pembersihan pasca banjir” ujar Dedi.
Permasalahan banjir menurut Dedi Yudha Lesmana merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya Pemerintah baik pusat, daerah dan juga tentunya juga masyarakat, semua mempunyai peran masing-masing. Pemerintah terkait hal ini melakukan Perbaikan-perbaikan Infrastuktur pengendali banjir, normalisasi sungai dan membuat regulasi terhadap penanganan daerah hulu sungai dengan mengawasi secara ketat pelaksanaannya.
“Harusnya masyarakat ikut berperan aktif untuk menjaga lingkungan dengan tidak melakukan penebangan secara masif, tidak membuang sampah ke sungai dan mulai melakukan pergeseran tempat tinggal tidak didaerah bantaran sungai atau badan sungai” ujar Dedi
Dikatakan selain masalah tersebut diatas ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan sungai dan perbaikan rehabilitasi infrastuktur sumber daya air yang dimiliki oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah juga sangat mempengaruhi sehingga belum optimalnya penanganan dikarenakan keterbatasan anggaran.
Oleh karena itu Dedi meminta masing-masing komponen semua harus bersama-sama menjaga sumber daya air tersebut dengan langkah-langkah semua pihak bisa berperan aktif sesuai dengan kewenangannya.
“Sebaik apapun pemerintah menangani sungai namun kalau tidak dibarengi dengan kesadaran warga yang tinggi akan menjaga tutupan lahan maka akan menjadi sia-sia” kata Dedi
Dikatakan penangan secara “Sipil” oleh pemerintah seperti , Sabo Dam, Cekdam, Revetmen, Canal Work, Normalisasi Sungai dan tampungan air lainnya menurut Kepala BWS Sulawesi III tidak akan berfungsi maksimal apabila penanganan secara “Non Sipil” seperti Reboisasi, termasuk melakukan penebangan secara masif tidak dilakukan baik oleh Pemerintah melalui perijinan Penambangan, Ijin Penebangan maupun Penebangan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.
Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah (Sulteng) melaporkan sebanyak 59 rumah rusak akibat banjir bandang di Parigi Moutong (Parimo). Tercatat dua warga yang sempat hilang terseret banjir, ditemukan kondisi selamat.
“Tercatat sebanyak 12 rumah rusak ringan, 47 rumah rusak berat dan 20 hanyut di 4 dusun di Desa Sibalago,” kata Kepala Pelaksana BPBD Sulteng Akris Fattah Yunus
Akris mengatakan dampak banjir paling parah terjadi di Desa Sibalago. Peristiwa ini membuat sejumlah warga memutuskan mengungsi.
“Pengungsi Desa Sienjo 30 KK (kepala keluarga). Desa Sibalago 35 KK,” ujarnya.
Menurut Akris meskipun saat ini kondisi air sudah berangsur surut, namun beberapa warga sudah kembali membersihkan rumahnya. Sementara dua warga yang sempat dilaporkan hilang kini telah ditemukan tim SAR dalam keadaan selamat pada Minggu (23/6/2024)
Terkait terjadinya banjir bandang di wilayah Kabupaten Parigi Moutong Pemkab Parimo melalui SK ditanda tangani penjabat Bupati Richard Arnaldo Djanggola telah menetapkan Status Tanggap Darurat Banjir hingga 7 Juli 2024. (P/ekl) –foto: Desa Sibologo Torue Parimo pasca diterjang banjir bandang beberapa hari lalu. (Istimewa)
