Jakarta, 13/12/20 (SOLUSSInews.com) – Amat disayangkan, di tengah pergumulan bangsa menghadapi wabah Covid-19, terjadi persoalan-persoalan yang cukup memprihatinkan, seperti terjadi di Papua (pembunuhan pendeta), Sulawesi Tengah (pembanyaian anggota Jemaat Gereja Bala Keselamatan), dan juga DKI Jakarta.
“Kita melihat intoleransi dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, tampaknya mengalami peningkatan. Kekerasan dan pembunuhan terjadi terhadap sesama manusia. Rajutan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa terancam koyak,” tegas Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (DPP PIKI), Baktinendra Prawiro dalam sambutannya membuka Rakernas Ke-3 PIKI yang digelar secara hibrid (pertemuan fisik & virtual dengan Protokol Covid-19) dan dipusatkan di Hotel Gran Melia, Jakarta, Sabtu (12/12/20).
Baktinendra melanjutkan, nilai-nilai luhur Pancasila yang universal tengah mengalami distorsi pemahaman dan interpretasi, sehingga hakekatnya tidak lagi menjadi sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala kebijakan ekonomi, sosial dan politik serta panduan utama dalam kehidupan bermasyarakat.
“Dalam situasi seperti itulah saya Ingin menegaskan sekali lagi bahwa kebenaran itu ada, yakni kebenaran meninggikan derajat bangsa. Dan kita harus mempertahankan kebenaran itu dan menyebarluaskan serta melakukannya,” ujarnya.
Lebih jauh Baktinendra mengatakan, sebagaimana Yesus katakan, “Kerajaan Allah ada di dalam kamu, dan ada di antara kamu. Dan salah satu cirinya adalah kebenaran dan keadilan.”
“PIKI terpanggil bersama lembaga keumatan lainnya seperti GMKI, GAMKI, GSKI, PWKI dan PGI untuk tetap hadir dan turut ambil bagian memberikan kontribusi konstruktif di tengah pergumulan bangsa,” paparnya.
“Karenanya PIKI bersama seluruh lembaga keumatan Kristen dan komponen bangsa tetap berjuang demi NKRI yang utuh dan berdaulat, masyarakat yang rukun dan aman dalam menjalani hidupnya dengan tatanan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, semangat Sumpah Pemuda, Ideologi Pancasila dan UUD 1945,” tanfasnya.
Terjadi secara sistemik
Sementara mewakili Dewan Penasihat DPP PIKI, Cornelius D Ronowidjojo, berharap agar PIKI ikut memikirkan bersama berbagai peristiwa yang terjadi, semisal di Poso, Papua, Nias, Mentawai, dan Bitung.
“Sepertinya peristiwa ini terjadi secara sistemik. Ada mastermind yang ingin bikin kacau seluruh Indonesia,” imbuh Eks Ketum DPP PIKI ini.
Sedangkan Ketua Umum PP GMKI terpilih periode 2020-2022, Jefri Gultom mengatakan, menghadapi tantangan dinamika bangsa ini tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. “PIKI, GMKI, GAMKI dan organisasi lainnya justru saling menopang. Jangan berjalan sendiri-sendiri agar tidak hanyut,” ujarnya.
Sekum DPP GAMKI, Sahat MP Sinurat berharap perlunya memikirkan bersama terkait beberapa isu. Mulai dari isu daerah tertinggal yang ternyata kebanyakan adalah daerah berbasis Kristen. Juga, isu korupsi, stunting, dan radikalisme.
“Saya berharap PIKI bisa menjadi wadah bersama yang bisa memberikan dorongan kepada kami agar bisa berkontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Saya yakin kita bisa berperan, meskipun kecil perannya,” tegasnya.
Adapun tema Rakernas ke-3 PIKI ialah “Kebenaran Meninggikan Derajat Bangsa” (Amsal 14:34) dan subtema “Revitalisasi Wawasan Kebangsaan Demi Peningkatan Derajat Peradaban Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat”.
Rakernas ke-3 PIKI tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya, putusan terkait agenda pelaksanaan Kongres ke-6 Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia yang akan digelar secara hibrid pada 27 Februari 2021.
Hukum harus ditegakkan
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi untuk menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini, yaitu tewasnya empat orang warga Sigi, pembunuhan pendeta di Papua, dan penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI).
Presiden juga menegaskan, sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil.
“Saya tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Aparat hukum dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya,” kata Jokowi seusai berolah raga sepeda di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (13/12/20).
Disebut Jokowi, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara.
Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan.
Namun, dalam menjalankan tugasnya, Jokowi mengingatkan aparat penegak hukum pun harus mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.
“Jika terdapat perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum,” ujar Jokowi.
Dikatakan Jokowi, mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai. Apabila memerlukan keterlibatan lembaga independen, Indonesia juga memiliki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di mana masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya.
“Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” tegas Jokowi, seperti dilansir BeritaSatu.com. (S-BS/jr)
