OJK sebut kredit perbankan naik 11,5 persen, NPL masih terkendali
Logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Istimewa)PRIORITAS, 20/7/26 (Jakarta): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja penyaluran kredit perbankan masih mencatatkan tren pertumbuhan yang solid. Pada periode pelaporan terbaru, total kredit meningkat 11,5 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp8.600 triliun. Di sisi lain, likuiditas perbankan tetap berada pada level yang memadai, sementara rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) terus terjaga.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan perkembangan tersebut usai menghadiri rapat kerja Komisi XI DPR bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (20/7/26).
“Kalau dari OJK ya beberapa hal terkait bagaimana kredit tumbuh, kredit perbankan tumbuh 11,5 persen, sekitar Rp8.600 triliun,” ucap Friderica.
Friderica, yang dikenal dengan sapaan Kiki, menyebut pertumbuhan kredit tersebut menunjukkan kondisi industri perbankan yang masih stabil. Menurutnya, peningkatan penyaluran kredit juga diiringi dengan likuiditas yang tetap memadai sehingga fungsi intermediasi perbankan dapat terus berjalan dengan baik.
Di sisi lain, kualitas kredit perbankan juga tetap terjaga. Kondisi tersebut tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang masih berada pada tingkat aman.
“Kemudian likuiditas juga terjaga, dan lain-lain juga tadi disampaikan juga misalnya NPL-nya terjaga,” tuturnya.
Perkembangan industri perbankan tersebut disampaikan sebagai bagian dari laporan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kepada Komisi XI DPR. KSSK merupakan forum koordinasi yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Friderica menjelaskan koordinasi antaranggota KSSK sejauh ini berjalan secara solid. Ia mengatakan Menteri Keuangan sebagai koordinator KSSK telah menyampaikan kepada Komisi XI DPR berbagai perkembangan terkait sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.
“Tadi koordinasi KSSK kita menjelaskan bagaimana koordinasi KSSK selama ini dan tadi dilaporkan, pak menteri sebagai koordinator KSSK sudah menyampaikan laporannya terkait bagaimana selama ini koordinasi yang sangat baik antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam mengawal sektor jasa keuangan,” tuturnya.
Selain memaparkan perkembangan penyaluran kredit perbankan, OJK juga melaporkan berbagai langkah dalam memperdalam pasar keuangan serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penyaluran sektor UMKM
Di tengah pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai 11,5 persen, penyaluran pembiayaan kepada sektor UMKM masih menjadi perhatian. Friderica mengatakan isu tersebut juga mendapat perhatian dari para anggota Komisi XI DPR dalam rapat kerja tersebut.
“Tadi bapak ibu di Anggota Komisi XI banyak mempertanyakan tentang kredit UMKM,” katanya.
Menurut Friderica, peningkatan pembiayaan bagi sektor UMKM masih menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan pemerintah, regulator, dan industri jasa keuangan agar pertumbuhan kredit dapat lebih merata dan menopang perekonomian nasional.
“Jadi ini PR kita semua bagaimana nanti kredit UMKM bisa tumbuh,” pungkasnya, demikian informasi yang diterima dari Beritasatu. (P-Zamir)
