PRIORITAS, 12/2/25 (Jakarta): Pemerintahan Donald Trump dikenal dengan kebijakan fiskalnya yang menekankan efisiensi anggaran, termasuk pemotongan belanja di beberapa sektor untuk mengurangi defisit federal. Awal pemerintahannya Trump sudah melakukan beberapa langkah signifikan terkait pemotongan dana hibah dan pembatalan kontrak pemerintah sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran.
Langkah-langkah ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintahan Trump berusaha mengurangi beban anggaran, tetapi di sisi lain, pemotongan ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
Trump juga menugaskan Elon Musk, Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), untuk mengaudit Pentagon dan Departemen Pendidikan guna mengungkap “penyimpangan dan penyalahgunaan dana bernilai ratusan juta hingga miliaran dolar.”
Terinformasi, sebagaimana pengumuman DOGE di platform X awal pekan ini menyebut, Departemen Pendidikan AS telah membatalkan 29 hibah pelatihan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) senilai 101 juta dolar AS (sekitar Rp1,6 triliun), serta kontrak senilai 881 juta dolar AS (sekitar Rp13,8 triliun).
Batalkan pelatihan guru
Salah satu program yang dibatalkan itu terkait dengan pelatihan guru dalam membantu para siswanya memahami dan menganalisis sejarah kompleks terkait penindasan serta mengenali “aspek-aspek privilese dan kekuasaan,” kata DOGE.
Langkah ini sejalan dengan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menargetkan inisiatif DEI, khususnya di bidang militer, yang menurutnya mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan pendahulunya, Joe Biden.
Departemen Pendidikan juga membatalkan 89 kontrak senilai 881 juta dolar AS, termasuk kesepakatan senilai 1,5 juta dolar AS (sekitar Rp24,3 miliar) untuk jasa pengawasan operasional pengiriman dan administrasi di pusat distribusi persuratan.(P-bwl)
